Berhak menerima bantuan sosial (bansos) berupa beras dari badan pangan nasional, ia justru terlupakan dan tidak terdaftar sebagai penerima, sedangkan beberapa tetangganya yang kondisi ekonominya lebih baik malah terdaftar.

Mbah Semi yang hidup sebatang kara, tanpa anak maupun suami yang mendampingi, seharusnya menjadi prioritas dalam penerimaan bantuan tersebut.

Namun, kenyataannya, beliau harus mengutang beras untuk bisa makan sehari-hari. Beruntung, setelah kasusnya menjadi perbincangan dan viral di media, bantuan mulai mengalir dari berbagai organisasi masyarakat dan bahkan anggota DPR RI.

Kepala Desa Gebyog, Suyanto, mengungkapkan bahwa sejak berita tentang Mbah Semi tidak mendapatkan bantuan beras miskin beredar, banyak relawan dan anggota DPR RI yang berkunjung ke rumah Mbah Semi.

"Ada yang bawa sembako ada juga yang mau merehab dapur Mbah Semi," kata Suyanto, dikutip Selasa (13/2/2024).

Lebih lanjut, Suyanto menyatakan bahwa selain Mbah Semi, terdapat 73 warga lainnya di desanya yang kondisi ekonominya miskin tapi tidak menerima bantuan beras miskin yang disalurkan pemerintah.

Upaya telah dilakukan untuk mengusulkan 73 warga tersebut agar bisa menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Kasus Mbah Semi memperlihatkan adanya masalah dalam pendataan penerima bansos yang dilakukan oleh pemerintah.

Kepala Desa Gebyog bahkan mengaku heran karena sejak menjabat pada tahun 2019, jumlah masyarakat terdata miskin di desanya bertambah dari 80 keluarga menjadi 200 keluarga, menunjukkan adanya kesalahan input data terkait warga miskin di desanya.

Mbah Semi sendiri menyatakan bahwa beberapa hari ini ia melihat tetangganya menerima kartu kupon sebagai penerima beras miskin 10 kilogram, namun namanya tidak tercantum dalam daftar penerima.

Kondisi ini sangat miris mengingat beberapa warga Desa Gebyog yang memiliki mobil malah terdaftar sebagai penerima bantuan.

Kisah Mbah Semi menyoroti pentingnya akurasi dan keadilan dalam pendistribusian bantuan sosial, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Harapan agar pemerintah dapat lebih teliti dan adil dalam mendata serta mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat.