Hal tersebut disampaikan langsung Macron kepada awak media usai mengunjungi sekolah profesional di wilayah Vaucluse, Prancis Selatan, pada Jumat (1/9) kemarin.

"Sekolah di negara kita bersifat sekuler, gratis, dan wajib. Tapi mereka sekuler. Karena kondisi inilah yang memungkinkan adanya kewarganegaraan dan oleh karena itu simbol-simbol agama apapun tidak mempunyai tempat di dalamnya," ujarnya dikutip dari CNN, Sabtu (2/9).

Lebih lanjut, Macron mengatakan para guru dan kepala sekolah di Prancis juga tidak akan dibiarkan sendirian untuk melaksanakan aturan tersebut. Nantinya, kata dia, aparat penegak hukum juga akan bertindak tanpa ampun terkait aturan itu.

"Dan di sekolah menengah atau perguruan tinggi yang paling sensitif, staf khusus akan dikirim bersama kepala sekolah dan guru untuk mendukung mereka dan untuk terlibat dalam dialog yang diperlukan dengan keluarga dan siswa," pungkasnya.

Prancis diketahui telah menerapkan berbagai larangan dan pembatasan kontroversial terhadap pakaian Muslim dalam beberapa tahun terakhir. Tak jarang kebijakan tersebut memicu kemarahan negara-negara Muslim dan badan-badan internasional.

Tahun lalu, anggota parlemen Prrancis mendukung larangan mengenakan jilbab dan 'simbol agama yang mencolok' lainnya dalam kompetisi olahraga.

Amandemen tersebut diusulkan oleh partai sayap kanan Les Républicains, yang berpendapat bahwa hijab dapat membahayakan keselamatan atlet yang memakainya saat berolahraga.

Komite Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2018 menilai larangan penggunaan niqab atau cadar yang diterapkan Perancis sebelumnya telah melanggar hak asasi manusia yang memakainya.