Film Dokumenter Dirty Vote Viral Gegara Menguak Kecurangan Pemilu 2024, Bawaslu Respon Santai

Film Dokumenter Dirty Vote sedang ramai diperbincangkan publik hingga viral di berbagai media sosial.



Thông tin phim


Film yang diduga menguak kecurangan selama menuju Pemilu 2024 ini berusaha memaparkan berbagai instrumen kekuasaan pemerintah lewat data-data dan analisa hukum tata negara.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun ikut menanggapi soal film dokumenter itu dan berikan respon santai.

Rahmat Bagja mengaku tidak ambil pusing jika pihaknya dikritik, namun ia menegaskan bahwa selama ini Bawaslu telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Ketua Bawaslu ini tidak masalah lantaran telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Tetapi itu semua juga ia serahkan kembali kepada perspektif masyarakat tentang bagaimana menilai kinerja Bawaslu selama ini.

“Tanggapannya alhamdulillah silakan mengkritik kami, proses sedang berjalan kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar,” kata Rahmat Bagja yang dikutip Kilat.com dari Youtube Kompas Tv pada 12 Februari 2024.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak masalah,” imbuhnya.

Akan tetapi Ketua Bawaslu ini mengingatkan masyarakat untuk jangan sampai hal-hal seperti film dokumenter tersebut malah menimbulkan konflik.

Apalagi film Dirty Vote tersebut muncul di masa tenang menuju Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024 mendatang.

“Lebih baik dihindarkan karena sekarang menjelang masa pemungutan suara jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” ujar Rahmat Bagja.

Meski begitu Rahmat Bagja tidak mempermasalah jika film tersebut dijadikan ajang kebebasan berekspresi dalam berpendapat.

Menurutnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusional termasuk aturan soal hak dan tugas Bawaslu.

Sementara itu diketahui film Dirty Vote bertajuk ala dokumenter ini menampilkan tiga pemeran utama yang merupakan Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiga ahli hukum tersebut berusaha mengungkap berbagai instrumen kekuasaan yang telah digunakan berbagai pihak untuk tujuan memenangkan Pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Film ini membongkar penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat yang tanpa malu-malu dipertontonkan secara gamblang demi mempertahankan status quo. 


Bỏ Qua Quảng Cáo

Sau 5 giây sẽ có nút "Bỏ Qua Quảng Cáo"

Đang lựa chọn dữ liệu nhanh nhất gần vùng.

Nhập mật khẩu 123 để xem!

X

Komentar Pedas