Hotman meminta Romo Magnis membuktikan tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempolitisasi bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu 2024 demi memenangkan Prabowo- Gibran.

Awalnya, Hotman membeberkan bahwa pemerintah sudah membagikan bansos lebih dari Rp400 triliun sejak 2021. Dia pun bertanya bukankah pemerintah yang memberikan bansos termasuk rezim yang baik.

"Pak Romo, tadi Bapak mengatakan bahwa presiden yang baik, kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan perlinsos sebesar Rp 408 triliun. Kemudian 2022, Rp 431 triliun. Jadi tahun 2021 Rp408 T, 2022 Rp 431 T," kata Hotman.

"Apakah itu pemerintah yang baik, yang membantu fakir miskin. Tadi kan Bapak ngomong fakir miskin. Pada waktu itu enggak ada pemilu tapi sudah Rp400 triliun lebih bantuan sosial dan perlinsos," imbuhnya.

Hotman pun mengaku keberatan atas pernyataan Romo Magnis yang menyebut Jokowi seperti pencuri karena mengambil 'uang kantor' untuk dibagi-bagikan keluar.

Ia lanjut mencecar Romo Magnis terkait bukti atas tuduhan itu. Menurutnya, pemerintah sudah mengikuti ketentuan yang ada.

Hotman menyebut data penerima bansos juga sudah mengacu pada data yang dikeluarkan kementerian terkait.

"Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Dan satu lagi, PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Hotman.

"Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai data yang sudah ada di kementerian masing masing. Selanjutnya dilanjutkan kementriannya," imbuhnya.

Hotman mengatakan presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang ada. Ia pun bertanya lagi kepada Romo Magnis dari mana bisa dapat kesimpulan Presiden mencuri uang bansos untuk dibagi-bagikan.

"Padahal pak Romo tidak tau praktik pembagian itu sudah ada datanya lengkapnya namanya KPM. Keluarga penerima manfaat," kata Hotman.

Tim hukum Ganjar-Mahfud pun tak terima Romo Magnis dicecar soal bansos. Tim menyebut Romo Magnis bukan ahli bansos.

"Mohon izin majelis karena ahli bukan ahli bansos," kata tim hukum Ganjar.

"Pertanyaan Pak Hotman juga yang pertama sudah bisa ditangkap. Jangan diulang-ulang," kata Suhartoyo.

"Iya, karena tadi kan beliau mengatakan beliau seolah-olah Presiden pencuri uang untuk bansos. Itu dia tidak ambil sudah ada datanya," jawab Hotman.

Hari ini, MK menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari tim Ganjar-Mahfud.

Tim Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK karena tidak terima dengan hasil pilpres karena menduga ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Tim Ganjar menilai ada intervensi penguasa, terutama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai ada penyalahgunaan wewenang dengan pembagian bansos yang dilakukan Jokowi menjelang pemungutan suara.