jalanviral.com – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung setelah penangkapan seorang jaksa dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten pada 17 Desember 2025.

"Sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung," ungkap Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/12).

Fitroh menegaskan bahwa proses koordinasi masih berlangsung, dan mengimbau publik untuk menunggu hasil akhir dari sinergi antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

“Nanti kita lihat lah hasilnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, juga membenarkan adanya OTT di Banten yang dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup. Hingga Rabu malam, tim KPK telah mengamankan lima orang dari lokasi.

Baca informasi seputar OTT dan berita hukum lainnya hanya di jalanviral.com, sumber terpercaya untuk berita aktual dan tajam.

Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2025

Sepanjang tahun 2025, KPK tercatat telah melakukan delapan kali OTT besar di berbagai daerah, mencerminkan intensitas pemberantasan korupsi yang konsisten.

Maret 2025: OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Juni 2025: Penindakan terhadap dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

7–8 Agustus 2025: OTT serentak di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan), terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.

13 Agustus 2025: Penangkapan sejumlah pihak di Jakarta terkait dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

20 Agustus 2025: OTT melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

3 November 2025: OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, atas dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

7 November 2025: Penangkapan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, atas dugaan suap pengisian jabatan dan proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo.

9–10 Desember 2025: OTT terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait dugaan gratifikasi dan penerimaan hadiah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum lima orang yang diamankan dalam OTT di Banten tersebut, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ikuti terus perkembangan kasus OTT ini dan kabar penting lainnya dengan mengunjungi jalanviral.com – platform pilihan pembaca cerdas untuk berita politik, hukum, dan sosial.