Diketahui, Jokowi menyatakan hal itu saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). Jokowi awalnya menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres.

Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing. Jokowi lalu bicara presiden yang juga boleh berkampanye dan memihak.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

Mesk begitu, yang terpenting, kata Jokowi hal itu dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi menilai presiden hingga menteri merupakan pejabat politik sehingga boleh berkampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," tambahnya.

Hal ini lantas menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak, termasuk para kubu tim pasangan calon. Kubu 01 dan 03 terlihat kontra, sementara kubu 02 pro dengan pernyataan Jokowi. Simak selengkapnya.

Kubu 01

Asisten Coach Timnas AMIN, Jazilul Fawaid menilai Jokowi mengungkapkan hal itu karena panik. Jazilul mengatakan kini semakin terlihat keberpihakan demi melanggengkan kekuasaan.

"Panik! itu tanda kepanikan. Kami pasangan AMIN berpihak dan berkolaborasi dengan rakyat saja, ayo kita bersama sama pukul kentongan untuk membangun kesadaran menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan pemilu dari kecurangan," kata Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

"Hemat saya, kita gerakkan perubahan Indonesia adil makmur untuk semua. Sebab makin tampak kekuasaan yang berpihak untuk melanggengkan kekuasaannya. Kita hidupkan kembali semangat reformasi, semangat anti KKN yang melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Jangan lupakan sejarah," lanjutnya.

Sama halnya dengan Jubir Timnas AMIN Mardani Ali Sera. Mardani menyebut Jokowi ngebet pilpres menang 1 putaran.

"Ada yang panik mau satu putaran, sehingga ada yang mau turun kampanye bahkan berkoar-koar," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Mardani menuturkan dalam undang-undang memang tidak ada larangan presiden hingga menteri berkampanye. Namun, Mardani mengingatkan presiden dan menteri wajib cuti jika kampanye.

"Presiden memang boleh kampanye, menteri juga boleh tapi harus cuti dan transparan," ujarnya.

Sementara, Bendum NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi apa yang disampaikan Jokowi. Menurutnya, publik kini tidak bingung lagi.

"Sekali lagi ketegasan presiden ini bagus, karena kalau sudah seperti ini kan semuanya jadi jelas, masyarakat tidak bingung lagi. Tapi soal benar atau salahnya, etis atau tidaknya, saya nggak mau membahas. Silakan saja rakyat yang menentukan sikap. Yang pasti memang jangan sampai ada pejabat ngomongnya A, tapi bertindak Z. Makanya dengan adanya ketegasan ini, sudah bagus," ungkapnya.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut merespons Jokowi. Anies menyerahkan penilaian ke masyarakat.

"Ya, menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies di Kantor Gubenur DIY, Rabu (24/1/2024).