Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa pelaksanaan perintah penangkapan terhadap mantan Presiden Rodrigo Duterte adalah bentuk kepatuhan terhadap Interpol dan tidak bermotif politik.

"Interpol meminta bantuan, dan kami memenuhi permintaan tersebut karena itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika kami tidak melakukannya, mereka tidak akan membantu kami dalam kasus-kasus kriminal yang melibatkan warga Filipina yang melarikan diri ke luar negeri," ujar Presiden Marcos Jr. dalam konferensi pers di Istana Malacanang pada pukul 23.00, 11 Maret.

Pernyataan ini muncul setelah Wakil Presiden Sara Duterte, putri dari Rodrigo Duterte, mengklaim bahwa tindakan polisi Filipina menangkap dan menyerahkan ayahnya kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah ilegal dan bermotif politik.

"Semua ini terjadi karena tampaknya mereka akan kalah dalam pemilu paruh waktu, mengingat rakyat masih sangat mendukung Partai Demokrat Filipina (PDP)," ujar Sara Duterte.

PDP, yang merupakan partai Duterte dan Sara Duterte, akan bersaing dengan kandidat dari Partai Federal Filipina (PFP) yang dipimpin oleh Presiden Marcos Jr. dalam pemilu yang dijadwalkan Mei mendatang.

Namun, Marcos Jr. membantah tuduhan tersebut, menekankan bahwa investigasi ICC terhadap Duterte telah dimulai sejak 2017, jauh sebelum ia mengumumkan pencalonan presiden. Ia juga menegaskan bahwa Filipina adalah "negara demokratis dan anggota komunitas internasional," sehingga bekerja sama dengan Interpol merupakan keharusan.

Presiden Filipina menerima salinan perintah penangkapan dari ICC sekitar pukul 03.00 pada 11 Maret, yang dikirim oleh Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla. "Saya membaca dokumen itu dengan saksama, lalu pada pukul 06.30, beliau mengonfirmasi bahwa kami telah menerima dokumen asli dari Interpol," kata Marcos Jr.

Filipina telah keluar dari ICC sejak 2019 di bawah kepemimpinan Duterte, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah ICC. Namun, sebagai anggota Interpol, Filipina harus mengikuti perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.

Setelah memastikan keabsahan dokumen dari Interpol, Marcos Jr. menginstruksikan aparat keamanan untuk melaksanakan perintah tersebut ketika Duterte kembali ke Filipina dari Hong Kong. Pemerintah berjanji akan segera mengeluarkan dokumen resmi yang menjelaskan dasar hukum dari proses ini.

"Kami telah mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan dalam melaksanakan perintah ini. Saya yakin bahwa investigasi apa pun akan membuktikan bahwa proses ini sah dan sesuai peraturan," tegasnya.

Presiden Marcos Jr. juga membantah tuduhan bahwa keputusan pemerintahnya melemahkan kedaulatan nasional atau tunduk kepada ICC. "Penangkapan hari ini didasarkan pada komitmen negara terhadap Interpol. Perintah dari ICC hanya merupakan kebetulan," ujarnya.

Pada November 2024, Kantor Kepresidenan Filipina menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan ekstradisi Duterte jika ICC mengalihkan prosesnya ke Interpol, yang dapat mengeluarkan Red Notice bagi pemerintah Filipina.

Laporan terbaru pada 11 Maret menunjukkan bahwa Interpol telah mengeluarkan Red Notice terhadap Duterte. Red Notice ini adalah pemberitahuan kepada penegak hukum di seluruh dunia bahwa Duterte menjadi subjek perintah penangkapan untuk keperluan penuntutan hukum.

Pihak berwenang Filipina menangkap Duterte di Bandara Ninoy Aquino, Manila, pada pagi 11 Maret. Ia kemudian ditahan di ruang tunggu Pangkalan Udara Villamor, yang berbagi landasan pacu dengan bandara tersebut.

Pada sore harinya, Duterte diterbangkan dengan pesawat Gulfstream G550 menuju Belanda dan dijadwalkan untuk hadir di markas ICC di Den Haag, yang telah menyelidikinya atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakan perang terhadap narkoba selama masa jabatannya.

Selama kepemimpinan 2016-2022, Duterte melancarkan perang terhadap narkoba, memberikan wewenang kepada polisi untuk menembak mati tersangka narkoba tanpa proses peradilan. Kepolisian menyatakan bahwa kebijakan ini mengakibatkan lebih dari 6.000 kematian, tetapi organisasi HAM memperkirakan jumlah korban sesungguhnya bisa mencapai 30.000 orang.