Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Mohammad Syahril menjelaskan, semua proses investigasi sedang berlangsung, apakah RS Kartika Husada terdapat malpraktik atau tidak.

Investigasi juga melihat, apakah rumah sakit tersebut melakukan kelalaian atau tindakan dokter yang menangani pasien sudah sesuai prosedur.

"Ini kan dilihat (investigasi kasus) yang dilakukan organisasi profesi dokter. Dilihat juga tindakan apa yang  yang harus dilakukan," jelas Syahril saat dihubungi Health Liputan6.com melalui sambungan telepon, Kamis (5/10/2023).

"Kami tidak bisa berandai-andai, bahwasanya ini kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan di sana juga ada Dinas Kesehatan Kota Bekasi, pihak rumah sakit untuk menyelidiki dugaan atau tuduhan dari pihak keluarga."

Syahril menegaskan, kasus dugaan malpraktik ini, tidak semuanya dibebankan kepada Kemenkes. Masing-masing daerah mempunyai kewenangan sendiri untuk menyelesaikan sengketa medik.

"Kasus ini kan semuanya tidak dibebankan ke Kemenkes, masing-masing daerah ada Dinas Kesehatan, MKDKI, jadi itu penyelesaian kasus sudah ada yang pegang. Ini namanya sengketa medik ya. Tidak langsung masuk ke ranah hukum atau pidana atau perdata," tegasnya.

Lebih lanjut, Mohammad Syahril mengatakan, Kemenkes sudah menerima laporan dugaan malpraktik terkait kasus bocah mati batang usai operasi amandel di RS Kartika Husada Jatiasih, Bekasi.

Menurutnya, diharapkan publik bersabar menunggu hasil investigasi.

"Kami sudah mendapat laporan bahwa sudah dilakukan langkah, baik dari rumah sakit, organisasi profesi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kemudian konsultan anestesi dan Dinas Kesehatan untuk melihat fakta-fakta, kronologi di lapangan," katanya.

"Kita serahkan saja kepada pihak-pihak ini karena sudah ada mekanismenya. Jadi yang membuktikan malpraktik atau tidak, itu dari profesi yang disebut dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)."

Dinas Kesehatan Kota Bekasi akan menutup pelayanan kesehatan RS Kartika Husada jika nantinya tim investigasi memberikan hasil adanya temuan malpraktik.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bekasi Fikri Firdaus menyatakan, tim investigasi melibatkan beberapa unsur di antaranya Ikatan Dokter Indonesi (IDI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), tim spesialis ahli THT, konsultan anestesi.

 "Kami telah memberikan laporan kepada Kementerian Kesehatan tentang adanya temuan tindakan operasi amandel yang berimbas pada matinya batang otak," kata Fikri dalam keterangan Rabu (4/10/2023).

"Jika tim investigasi memberikan hasil dan adanya temuan kesalahan, maka kami akan rekomendasikan penutupan pelayanan."

Pembentukan tim investigasi berdasarkan Pasal 75  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2021 tentang Klasifikasi RS, Kewajiban RS, Akreditasi RS, Pembinaan, dan Pengawasan RS dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

Dinkes Kota Bekasi diberikan kewenangan membentuk tim investigasi, mereka tidak bisa menjatuhkan sanksi, karen hal itu kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berdasarkan Pasal 65, PP Nomor 47 tahun 2021.