Wali murid merasa ada paksaan halus dalam penarikan uang gedung senilai Rp 2,5 juta itu. Sumbangan yang harusnya sukarela itu malah wajib dilunasi dalam tempo 6 bulan.

Salah satu wali murid SMAN Mojoagung berinisial AB (36) mengatakan, permintaan sumbangan disampaikan pihak sekolah ketika rapat bersama komite dan wali murid beberapa waktu lalu. 

Awalnya, sekolah negeri ini meminta sumbangan Rp 3.880.000 per siswa. Rencananya dana yang terkumpul untuk memperbaiki taman, masjid, kantin sekolah, dan fasilitas lainnya.

"Saat rapat itu para wali murid protes, terjadi tawar-menawar, akhirnya ketemu harga Rp 2,5 juta. Dikasih tempo pembayaran maksimal 6 bulan," ungkapnya kepada detikJatim, Kamis (27/7/2023).

Meskipun sudah turun dari Rp 3,88 juta menjadi Rp 2,5 juta, lanjut AB, iuran yang biasa disebut uang gedung di SMAN Mojoagung itu masih sangat memberatkan dirinya. 

Sebab, ketika mendaftarkan ulang anaknya sebelum tahun ajaran baru 2023-2024, ia sudah harus membayar Rp 2,5 juta.

Uang sebesar Rp 2,5 juta itu rinciannya untuk seragam sekolah Rp 1.850.000, sumbangan masyarakat untuk operasional sekolah atau biasa disebut SPP 1 bulan Rp 150.000, serta biaya komite setahun Rp 500.000. Terlebih lagi penghasilannya dari berdagang juga untuk membiayai anak keduanya yang juga baru masuk SMP.

"Seragam memang tidak memaksa, tapi dibilangi kalau beli di luar tidak sama. Akhirnya mau tak mau harus bayar. Sudah saya bayar saat daftar ulang, tapi tidak diberi kuitansi. Dijanjikan akan dikasih (kuitansi) saat anak-anak masuk sekolah, tapi sampai sekarang tidak ada," terangnya.

AB berharap tidak ada lagi sumbangan pembangunan sarpras sekolah atau uang gedung di SMAN Mojoagung.

"Yang saya berat di uang gedung. Harapannya kalau sudah ada dana dari pemerintah, kan ini SMA negeri, jangan dibebankan kepada kami para wali murid," sebutnya.

Keberatan juga disampaikan NF, wali murid lainnya. Di awal tahun ajaran baru, ibu dua anak ini sudah membayar Rp 2.495.000 untuk seragam anaknya, SPP Rp 150.000, serta dana kegiatan siswa 1 tahun Rp 500.000.

Seragam yang akan diterima berupa kain 1 setel seragam abu-abu putih, kain 1 setel seragam Pramuka, kain 1 setel seragam batik, jas almamater, seragam olahraga, kemeja tradisional, 3 jilbab, serta atribut. Saat itu, NF tidak mendapatkan rincian harga seragam maupun kuitansi sebagai bukti pelunasan.

"Sebenarnya saya merasa keberatan. Kalau seragam tak begitu, uang gedungnya yang memberatkan," jelasnya.

Uang gedung atau sumbangan untuk membangun sarpras SMAN Mojoagung Rp 2,5 juta, kata NF, memang bisa dicicil paling lama 6 bulan. 

Namun, ia berharap sumbangan tersebut dihapus. Sebab, ekspektasinya memilih sekolah negeri untuk anaknya karena biayanya lebih murah.

"Soalnya sekolah negeri kan fasilitasnya sudah bagus dan ikut pemerintah, di peraturan kan sudah tidak ada uang gedung. Harapan saya tak pakai uang gedung. Soalnya bantuan pemerintah untuk sekolah negeri sudah banyak," jelasnya.

Keluhan senada disampaikan ID (36). Sampai hari ini, ia belum mampu membayar uang gedung SMAN Mojoagung Rp 2,5 juta. Ibu empat anak ini hanya diberi waktu 6 bulan untuk melunasinya. Kini ia memutar otak untuk mencari uang demi sekolah putrinya.

"Cuma yang saya beratkan uang gedung Rp 2,5 juta. Saya juga masih ragu kegiatan satu tahun ke depan, takutnya masih ada tarikan-tarikan lagi," ujarnya.

Merespons persoalan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Kabupaten Jombang Srihartati mempersilakan para wali murid yang keberatan agar mengembalikan seragam yang sudah dibeli di koperasi siswa SMAN Mojoagung. Menurutnya, para orang tua tidak wajib membeli seragam di sekolah.

Sedangkan terkait sumbangan pembangunan sarpras SMAN Mojoagung, Srihartati mengimbau para wali murid yang keberatan agar mengajukan keringanan.