Presiden menilai bahwa peningkatan anggaran tersebut wajar mengingat upacara kali ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dan di halaman Istana Merdeka, Jakarta. 

Meskipun alasan tersebut dapat dipahami dari perspektif logistik, publik tentu masih memiliki harapan agar transparansi anggaran tetap dijaga, terutama dalam acara yang menjadi simbol kebanggaan nasional ini.

Penyelenggaraan upacara di dua lokasi yang berbeda tentunya memerlukan biaya tambahan, baik dari segi transportasi, akomodasi, maupun persiapan teknis lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien.

 Meskipun ada alasan logistik yang mendasari kenaikan anggaran, masyarakat berhak mengetahui secara rinci bagaimana dana tersebut digunakan, agar tidak menimbulkan kecurigaan atau spekulasi yang tidak perlu.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang sebelumnya enggan memberikan penjelasan rinci terkait anggaran yang membengkak ini justru menambah kesan tertutup. Sikap ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang semakin kritis terhadap pengelolaan anggaran negara. 

Transparansi dalam penggunaan anggaran, terutama untuk acara kenegaraan yang melibatkan dana publik, adalah hal yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya pihak terkait, seperti Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan terbuka.

Terkait isu yang beredar mengenai penyewaan ribuan kendaraan Alphard senilai Rp 25 juta per hari untuk akomodasi tamu undangan di IKN, bantahan dari Sekretaris Utama Kemensetneg, Setya Utama, merupakan langkah yang tepat untuk meredakan spekulasi yang beredar.

 Menurutnya, pemerintah menggunakan bus untuk tamu undangan, yang menunjukkan upaya untuk menekan biaya. 

Klarifikasi semacam ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga citra pemerintah di mata publik, terutama ketika ada rumor yang dapat merusak reputasi.

Namun, bantahan ini juga menegaskan perlunya komunikasi yang lebih proaktif dari pemerintah dalam menangani isu-isu sensitif seperti anggaran. 

Dalam era informasi yang serba cepat, ketidakjelasan informasi dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan narasi negatif. Pemerintah harus lebih cepat dalam memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada publik agar isu-isu semacam ini tidak berkembang menjadi polemik yang lebih besar.

Pada akhirnya, upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI adalah momen penting yang seharusnya dirayakan dengan semangat kebersamaan dan kebanggaan nasional. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan komunikasi yang terbuka dari pemerintah akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa perayaan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.