Dittipidsiber Bereskrim Polri telah menetapkan enam tersangka terkait kasus akses legal pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) yang mengolah informasi Mobile Equipment Identity (IMEI).

Diketahui, dua di antaranya adalah aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Perindustrian (Kemenprin) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun IMEI terdapat pada setiap perangkat ponsel, baik pada Android maupun i-Phone.

IMEI berfungsi mengidentifikasi secara unik alat dan atau perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

"Mengamankan inisal F oknum ASN di Kemenperin dan juga inisial A oknum ASN di Dirjen Bea Cukai,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/7/2023).

Kemudian, Empat tersangka lainnya, masing-masing berinisial P, D, E, dan B merupakan pihak swasta. Mereka berperan sebagai pemasok device elektronic ilegal.

Dari hasil penyidikan awal, tersangka diketahui sudah melakukan aksi kejahatannya ini sejak 10 hingga 20 Oktober 2022.

Mereka mengunggah IMEI ke dalam sistem CEIR milik Kemenperin sebanyak 191.995 buah hingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 353 miliar.

“Modus operandi pelaku ini adalah tidak melakukan proses permohonan IMEI ini hingga mendapatkan persetujuan Kemenkominfo atau secara tanpa hak langsung memasukan data IMEI tersebut ke dalam aplikasi CEIR,” ungkapnya.

Menurut dia, pendaftaran IMEI ilegal itu terjadi pada 10-20 Oktober 2022.

“Telah terjadi pengunggahan IMEI kedalam sistem CEIR milik Kemenperin (Kementerian Perindustrian) sejumlah 191.995 buah IMEI,” ucap dia.

Selain itu, menurutnya, ada akun e-commerce yang menjual jasa buka blokir IMEI tidak sah dengan mengatasnamakan Kemenperin.