Erick mengatakan, maksud dari hadirnya panja BUMN Karya untuk menyelesaikan permasalahan tagihan dari vendor atau subkontraktor kepada BUMN. Dia berharap langkah ini bisa jadi uoaya komprehensif.

"Mohon maaf memang yang saya maksudkan waktu itu sesuai dengan pembicaraan kita di sini, yaitu mengenai panja sebenarnya. Dimana kita bersepakat bahwa jangan sampai pun kita tidak melayani para vendor yang sudah menagih tahunan," ujar Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, ditulis Jumat (15/9/2023).

Dia mengatakan ada upaya untuk menyelesaikan kewajiban tagihan tersebut. Namun, melalui panja di DPR RI, harapannya ada langkah bersama. Mengingat lagi banyak tanggung jawab tersebut merupakan dari perjanjian proyek-proyek lama.

"Saya sendiri mengalami datang ke kantor, saya coba layani, tapi tentu kalau kita panja-kan bersama biar ini juga menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya direksi yang hari ini, tetapi direksi yang sebelumnya," ungkapnya.

Erick menilai, adanya keterkaitan tanggung jawab dan direksi yang menjabat pada saat kesepakatan proyek melandasi Kementerian BUMN mengeluarkan aturan. 

Yakni, bonus direksi yang bakal dicicil hingga 3 tahun, tergantung dari kinerjanya.

"Dan itulah kenapa kita juga dalam kebijakan yang sudah saya rapatkan dengan para wamen keterikatan yang namanya kerja direksi yang hari ini dan kedepan. 

Salah satunya yang terikat waktu itu seperti tantiem bonus tidak bisa dibayar langsung dalam satu tahun, bahkan kita minta cicil 3 tahun kalau tidak salah," beber Menteri BUMN.

Lebih lanjut, Erick mengatakan melalui panja, akan dikumpulkan sejumlah keluhan-keluhan dari vendor BUMN Karya yang kewajibannya belum selesai. Ini sejalan dengan upaya untuk memperbaiki tata kelola dari perusahaan pelat merah.

"Nah, hal-hal ini kererkaitan yang saya rasa kenapa, kami sangat terbuka dan tentu dari Komisi VI sendiri ingin mendengar keluhan dari para vendor, kami juga ingin mendengar," kata dia.

"Karena ini bagian juga kita merapikan tentu BUMN-BUMN akrya, supaya kita juga bertanggungjawab sesuai tadi, kesepakatan kita pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan, harus juga kita rasakan kepada seluruh bangsa kita," pungkasnya.

PT Hutama Karya (Persero) terus berkomitmen untuk melakukan pembayaran kepada sejumlah mitra kerja secara tepat waktu dan akuntabel. 

Diberitakan sebelumnya, Kementerian BUMN mengusulkan PT Hutama Karya (Persero) mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 18,6 triliun di tahun 2024. Tapi, sebesar Rp 12,5 triliun bakal digunakan untuk menyelesaikan proyek tol yang dibangun PT Waskita Karya (Persero).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan suntikan modal Rp 18,6 triliun dibagi menjadi dua porsi. Yakni, Rp 12,5 triliun untuk penyelesaian proyek Waskita Karya, dan Rp 6,1 triliun untuk penyelesaian tol Trans Sumatera yang digarap HK.