Dia mengaku tak menerima laporan soal hal itu dari Badan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Kalau saat pengukuhan saya enggak tahu. Jadi saat mereka masuk istana sudah seperti itu," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta usai mengukuhkan Paskibra tingkat provinsi pada Rabu, 14 Juli 2024. 

Meski begitu, Heru mengklaim perintah dari Sekretariat Negara bagi anggota Pakibraka yang berhijab agar tetap bisa menggunakan jilbabnya. 

"Tapi perintah kami adalah kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap digunakan," ucap dia.

Menurut Heru, dirinya sempat melihat saat proses gladi para anggota Paskibraka masih menggunakan hijab. Namun, setelah itu dia mengaku tak memantau lagi karena semua anggota Paskibraka masuk ke pemusatan latihan. 

"Kalau itu pun ada mungkin saya mengambil kebijakan tetap sebagaimana yang digunakan dari seleksi (berhijab)," ucap dia. 

Heru memastikan 18 anggota Paskibraka putri itu nanti akan tetap berhijab pada 17 Agustus mendatang, sekalipun sempat diminta melepas jilbab pada saat pengukuhan. "Tadi pagi gladi bersih kedua sudah digunakan (hijab)," ucap dia.

Ketua BPIP, Yudian Wahyudi, mengatakan pelepasan hijab 18 anggota Paskibraka putri itu atas dasar kesukarelaan. Dia berdalih tidak ada pemaksaan. Pelepasan hijab, kata dia, hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara kenegaraan saja. 

"Di luar acara Paskibraka putri memiliki kebebasan menggunakan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut," ucap dia.

Yudian mengatakan BPIP patuh dan taat pada konstitusi. Dia menjelaskan Indonesia telah memiliki tradisi kenegaraan dalam pelaksanaan upacara HUT RI setiap tahunnya. Pelaksanaan upacara itu sudah dirangcang lama oleh Presiden Soekarno. "Sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhineka Tunggal Ika," ucap dia.