Pelapor adalah Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani. Dia melapor ke Badan Reserse Kriminal di Markas Besar Polri di Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

"Ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan, terhadap presiden," ujar Benny Rhamdani.

detikcom menghubungi Benny untuk mengetahui pernyataan Rocky yang mana yang dia jadikan bahan laporan ke polisi. Dia mengirimkan potongan video berisi rekaman Rocky sedang berbicara di atas panggung.

Begini pernyataan Rocky yang dinilai menghina Jokowi, kalimat kasar kami sensor:

Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. 

Dia mesti pergi ke China buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak mikirin nasib kita.

Itu b******* yang t****. Kalau dia b******* pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi b******* t**** itu sekaligus b******* yang pengecut. Ajaib, b******* tapi pengecut.

Disebut dalam potongan video 54 detik yang dikirim Benny itu, Rocky Gerung berbicara demikian saat berorasi di acara persiapan aksi akbar 10 Agustus 2023. Ada logo SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Malam ini, Senin (31/7/2023) pukul 22.20 WIB, dua kata umpatan itu trending di Twitter dengan 8.634 cuitan.

Bila diklik, trending itu mengarah ke potongan video Rocky Gerung, termasuk dicuitkan kembali oleh akun pendukung Jokowi seperti Muannas Alaidid, sambil mencolek akun Divisi Humas Polri.

PDIP, partai yang menaungi Jokowi, tidak terima pula dengan ucapan Rocky. PDIP mendesak Rocky meminta maaf.

"Apa yang dilakukan Saudara Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap Presiden, dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik, dan bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian. PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf. Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai rapat konsolidasi di Sekolah Partai PDIP.