Acara tersebut dihadiri oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam rangkaian kampanyenya di Lombok, NTB.

Lalu Gita mengaku bingung. Ia tak pernah mendapat informasi soal pengajuan penggunaan Taman Budaya sebagai lokasi kampanye.

"Saya tidak pernah baca suratnya," kata Lalu Gita saat dikonfirmasi via whatsApp pada Rabu (20/12/2023).

Lalu Gita malah mempertanyakan balik, kepada siapa panitia acara mengirim surat izin permohonan penggunaan Taman Budaya untuk acara dialog 'Desak Anies.'

"Mereka minta izin ke siapa? Ke Pj Gubernur? Atau ke pengelola (Taman Budaya)?" bebernya.

Lalu Gita belum memberikan komentar soal apakah Taman Budaya dapat dijadikan sebagai lokasi kampanye. Sebab, di tempat terpisah, Anies Baswedan mendapatkan izin melaksanakan kampanye di Gelanggang Olahraga (GOR) Turida Mataram yang notabene juga merupakan fasilitas publik.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Taman Budaya NTB Sabarudin yang dikonfirmasi detikBali mengatakan acara dialog 'Desak Anies' belum mendapat izin dari Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. Hal itu membuat pihak Taman Budaya tak berani memperbolehkan acara 'Desak Anies' digelar di sana.

"Kemudian arahan dari Pak Kadis Dikbud NTB melalui WA-nya karena beliau rapat, ya kami tidak boleh karena ini instansi pemerintah. Kemudian tidak ada izin dari Pj Gubernur. Itu saja informasinya. Tidak ada izin kami tidak berani," ujarnya pada Rabu (20/12/2023).

Sabarudin mengaku memang belum mengetahui persis mekanisme penggunaan Taman Budaya, terutama untuk acara berbau politik.

"Kami nggak tahu mekanismenya bagaimana, karena kan mereka mau pakai Taman Budaya mau kampanye, tidak boleh. Kami kan instansi pemerintah disuruh netral. Kami UPT Dikbud di level paling bawah, di bawah Kabid Kebudayaan," jelasnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan buka suara perihal sejumlah agenda kampanyenya di Lombok, NTB, yang dibatalkan secara sepihak dengan alasan tak diberi izin. Anies mengatakan hal ini sudah berulang kali terjadi.

"Dan itu kami rasakan bukan sekali, tapi berkali kali. Last minute izin dibatalkan secara sepihak," kata Anies setelah dialog 'Desak Anies' di Mataram, Selasa (19/12/2023).

Dia menegaskan Indonesia adalah negara merdeka, sehingga semua orang punya hak yang sama untuk menjalani proses kampanye.

"Ini masa di mana kami boleh melakukan dialog, kampanye di ruang terbatas, bukan di ruang terbuka. Tunjukkan bahwa netralitas itu ada, dan apabila ada yang tidak netral, diberi sanksi. Supaya kedisiplinan hadir," terang eks Gubernur DKI Jakarta itu.

"Jika ada sikap tidak netral yang dibiarkan artinya boleh tidak netral," imbuhnya.

Anies pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk berlaku adil kepada semua kontestan pemilu. Pihaknya mengaku akan melaporkan kepada publik jika mendapatkan perlakuan tebang pilih dalam tahapan kampanye.