Pasalnya, SMPN 1 Ponorogo menarik sumbangan mulai Rp 1,5 juta, Rp 1,6 juta, dan Rp 1,7 juta per siswa. Pun begitu, sumbangan yang dinilai memberatkan itu diakui kepala sekolah telah diteliti Aparat Penegak Hukum (APH).

"Sekolah dan komite merupakan mitra. Komite yang memberi kebijakan bersama wali murid. Ini sudah melalui proses panjang, bahkan kami mendatangkan APH juga untuk meneliti," terang Kepala SMPN 1 Ponorogo Imam Mujahid, Jumat (29/9/2023).

Menurutnya, selebaran Sumbangan Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah (SPPMS) itu bukan pungutan, melainkan wali murid bisa sukarela memberi sumbangan. Mulai dari sumbangan terkecil hingga terbesar.

"Ada juga siswa yang tidak mampu, minta keringanan atau bebas, ya bisa saja dengan menunjukkan bukti dari desa atau kelurahan," jelasnya.

Sumbangan itu, lanjut Imam, untuk peremajaan alat-alat musik, komputer, dan mobil sekolah yang sering mogok. Rincian sumbangan pun sudah sesuai kebutuhan sekolah tersebut.

"Komputer kami sudah lama, alat musik juga, mobil sering mogok. Jadi kami bisa upgrade melalui komite," ungkapnya.

Ia menyebut alat musik yang sudah lama sudah tidak bisa menunjang kebutuhan siswa. Sedangkan sekolah ingin siswa-siswa mendapatkan fasilitas yang layak. Untuk mobil sendiri, biasanya dipakai kegiatan OSIS dan mengantarkan murid lomba.

"Mobil juga untuk mobilisasi, kemarin sempat dipakai untuk kegiatan OSIS juga mogok. Jadi, adanya sumbangan itu untuk kepentingan sekolah dan siswa. Misal sekolah ikut lomba, bisa pakai mobil yang tidak mogok," tambahnya.

Menanggapi tarikan itu, salah satu wali murid kelas 7 SMPN 1 Ponorogo berinisial PR mempertanyakan urgensi mobil baru. Apalagi merek mobil yang akan dibeli ditentukan harus Toyota Kijang Innova keluaran 2017, 2018, atau 2019.

"Padahal murid ada 200 lebih, apakah mungkin semua murid bisa menggunakan mobil itu?" tutur PR.

Menurut PR, banyak orang tua murid yang keberatan dengan sumbangan beli mobil baru. Tapi, mereka tidak berani protes karena takut anaknya akan diperlakukan beda di sekolah.

"Jadi mereka takut kalau anaknya dibedakan karena protes, lebih baik ikut saja dengan keputusan. Ini bentuk kekhawatiran kami sebagai orang tua," ungkapnya.

PR mengaku sebenarnya masih memaklumi jika sumbangan untuk membeli komputer dan alat musik. Sebab, peralatan tersebut bisa digunakan semua murid dan menunjang kegiatan akademik maupun nonakademik.

"Saya keberatan itu bukan dalam rangka tidak setuju dengan kemajuan sekolah, tapi tolong dipikirkan kembali karena banyak aturan yang harus dipertimbangkan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nurhadi Hanuri menekankan arahan Bupati Ponorogo hingga Dinas Pendidikan Jatim agar pelayanan pendidikan jangan sampai memberatkan masyarakat.

"Harus ada skala prioritas dari sumbangan tersebut, kami sudah menghubungi komite dan kasek SMPN 1 Ponorogo agar merevisi kembali sumbangan tersebut jangan sampai menimbulkan keresahan," jelasnya.

Ia mengatakan permasalahan ini harus didiskusikan kembali antara sekolah dan komite agar tidak terkesan memaksakan wali murid. Sumbangan komite juga harus berdampak pada peningkatan kemajuan sekolah, terutama SDM peserta didik dan guru.

"Jadi harus dievaluasi dan didiskusikan dengan komite, skala prioritasnya apa, juga program yang menunjang kepentingan peserta didik ke depan lahir anak-anak yang cerdas, kreatif," tandas Nurhadi.