Hubungan PDIP dan Jokowi disinyalir memburuk usai pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Pencalonan Gibran mesti melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipimpin paman Gibran sendiri, Anwar Usman.

Dalam pidatonya, Megawati pun menyatakan bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitsui menunjukkan kepada masyarakat bahwa "manipulasi hukum" telah terjadi.

"Sikap resmi Bu Mega menjadi tanda titik pisah antara PDIP dan Megawati dengan Jokowi dan keluarga besarnya," kata Umam, Minggu (12/11).

Megawati juga menyinggung "kecurangan" pemilu yang terjadi di depan mata dalam pidatonya. Kendati tidak secara spesifik menyebut nama Jokowi, Gibran, atau Prabowo,

Megawati dinilai menyinggung kekuasaan Joko Widodo. Umam pun menilai Megawati terkesan sedih saat menyampaikan kekecewaannya atas rezim Jokowi.

"Statement Mega yang menyatakan saat ini sudah ada tanda-tanda kecurangan pemilu merupakan sentilan sekaligus pukulan Mega terhadap Jokowi dan keluarganya,” kata Umam.

“Pernyataan Megawati menunjukkan besarnya kekecewaan dan kemarahannya terhadap dinamika politik mutakhir, namun semua itu disampaikan dengan cara yang tidak vulgar, bahkan lebih terkesan sedih,” ucapnya.

Sebelumnya, Megawati berpidato bahwa rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Ia pun mengajak semua pihak menjaga semangat reformasi dan mengawasi kesewenang-wenangan.

“Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," kata Megawati.

“Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi,” ujarnya.