jalanviral.com – Jakarta – Hingga tanggal 8 Desember, Indonesia mencatat setidaknya 940 korban jiwa akibat badai Senyar, jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand dengan 276 korban dan Malaysia hanya 3 orang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa Indonesia terdampak jauh lebih parah?

Dalam beberapa hari terakhir, badai Senyar telah melanda kawasan Asia Tenggara, membawa bencana banjir bandang dan tanah longsor. Namun, Indonesia — negara kepulauan terbesar di kawasan — menghadapi kerugian yang jauh lebih besar, baik dari sisi jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga dampak sosial ekonomi.

Menurut data resmi per 8 Desember, Indonesia tidak hanya kehilangan nyawa ratusan warganya, tetapi juga mencatat 276 orang hilang dan sekitar 5.000 lainnya luka-luka. Dengan demikian, badai Senyar tercatat sebagai salah satu bencana alam terburuk yang pernah menimpa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa pihak berpendapat bahwa besarnya korban disebabkan oleh populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa — jauh lebih besar dibandingkan Thailand (71 juta) dan Malaysia (34 juta). Namun, para ahli menilai penyebab sebenarnya jauh lebih kompleks.

Kombinasi dari kerusakan hutan yang masif, lemahnya tata ruang, kurangnya kesiapsiagaan bencana, serta kondisi geografis yang rentan, diperparah oleh dampak perubahan iklim, menjadi pemicu utama tingginya tingkat kerusakan di Indonesia.

“Indonesia secara geologis sangat rentan terhadap banjir bandang dan longsor,” ujar Dwikorita Karnawati, ahli geologi dan mitigasi bencana dari Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, tanpa bencana pun, kondisi alam Indonesia sudah cukup rapuh.

Badai Senyar, yang terbentuk secara tidak lazim di dekat Selat Malaka — wilayah yang jarang menjadi jalur badai karena dekat garis khatulistiwa — menjadi lebih berbahaya karena pusat badai berada di daratan, bukan laut. Hal ini membuat dampaknya terhadap permukiman penduduk menjadi lebih langsung dan mematikan.

Wilayah Sumatra, yang menjadi pusat hantaman badai, memiliki kontur tanah yang rawan longsor. Sementara itu, Semenanjung Malaysia memiliki topografi yang relatif lebih landai, sehingga dampak badai lebih terkendali.

Dalam dua dekade terakhir, deforestasi besar-besaran terjadi di Sumatra. Menurut Dwi Sawung dari WALHI, sekitar 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah dibuka untuk pertambangan, perkebunan kelapa sawit, hingga proyek geothermal dan PLTA mini.

Sementara itu, Kiki Taufik dari Greenpeace Indonesia menyoroti lemahnya pengawasan izin. Banyak proyek yang difasilitasi oleh izin resmi pemerintah, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi, dan Kementerian Kehutanan. “Ketika izin dikeluarkan tanpa pertimbangan risiko bencana, maka negara turut bertanggung jawab atas dampaknya,” tegasnya.

Mahawan Karuniasa dari Universitas Indonesia menambahkan, lemahnya pengawasan tata ruang oleh pemerintah daerah dan pusat membuat banyak pemukiman berdiri di zona merah rawan bencana.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyebut pihaknya sudah mengeluarkan peringatan dini sejak 4 hingga 8 hari sebelum badai menghantam Aceh dan Sumatra Barat. Namun, Mahawan menyayangkan bahwa peringatan ini tidak disertai dengan sistem tanggap darurat yang efektif di tingkat lokal.

Indonesia selama ini lebih fokus pada mitigasi gempa bumi dan tsunami, bukan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan badai. Di Jakarta sendiri, masyarakat lebih mengandalkan informasi dari media sosial ketimbang arahan resmi pemerintah.

Lambatnya proses evakuasi dan distribusi bantuan juga menjadi sorotan. Medan yang sulit dijangkau, jalan terputus, dan jembatan rusak menghambat penyaluran logistik. Dwi dari WALHI menyebut bahwa pemerintah seharusnya bisa mengerahkan helikopter dan kapal rumah sakit lebih awal, seperti yang dilakukan Filipina saat menghadapi badai Fung-wong.

Sayangnya, anggaran BNPB justru dipangkas drastis. Dari Rp 4,39 triliun pada 2024, menjadi hanya Rp 491 miliar pada 2026. “Ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam penguatan kapasitas mitigasi bencana,” kritik Dwi.

Para analis sepakat bahwa perlu langkah serius dari pemerintah untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Salah satunya adalah meninjau ulang seluruh izin alih fungsi lahan yang telah diberikan. Pemerintah juga diminta untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan yang telah mengabaikan aspek lingkungan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahkan telah menyatakan akan mencabut 20 izin kehutanan yang mencakup 750.000 hektare. Namun, langkah ini dinilai masih awal dan perlu pengawasan ketat agar benar-benar terealisasi.

Dwikorita menggarisbawahi bahwa relokasi warga dari daerah rawan bencana harus dilakukan dengan pertimbangan sosial. Meski sulit, tetapi keselamatan warga harus menjadi prioritas utama.

Mahawan menambahkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga kebencanaan, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem peringatan dini merupakan pilar utama untuk membangun ketahanan bangsa menghadapi bencana.

Untuk informasi lengkap seputar kebijakan lingkungan, bencana alam, dan update kebijakan terbaru di Indonesia dan Asia Tenggara, kunjungi: jalanviral.com – sumber berita terpercaya yang menyajikan informasi aktual dan berimbang.