Tiga kampung itu adalah Lelerana, Dhodo, dan Liba di Desa Magepanda, Kabupaten Sikka. "Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Provinsi harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Jangan semua kebutuhan di daerah harus dilimpahkan ke pemerintah pusat," ujar Yerry kepada wartawan, Minggu (1/10/23).

Menurut Yerry-- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini-- jumlah total desa di Tanah Air adalah 83.794 desa, di bawah desa ada lagi kampung. Sehingga, tidak semua desa dapat diperhatikan kebutuhannya satu per satu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kami mendengar warga tiga kampung itu meminta bantuan langsung kepada Presiden Jokowi agar mereka dibantu mendapat aliran listrik yang tidak pernah mereka nikmati sejak Indonesia merdeka.

Wajar mereka minta langsung seperti itu, tapi tentu fokus kerja Presiden bukan untuk mengurusi kebutuhan tingkat desa. Itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah di NTT," jelas Yerry.

Meski demikian, kata Yerry, jika permintaan warga tiga kampung itu didengar Presiden, pasti Jokowi akan segera turun tangan dan pastikan permintaan mereka untuk mendapatkan aliran listrik PLN terpenuhi.

"Presiden Jokowi itu cepat tanggap dengan kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan rakyat. Pasti jika permintaan ini didengar Jokowi, langsung ditindak lanjuti. Seharusnya sikap seperti ini diikuti oleh para kepala daerah," ujar Yerry.

Karena itu, Yerry mengusulkan supaya diadakan pendataan secara nasional desa-desa yang sama sekali belum dialiri sambungan listrik PLN dan jadikan itu sebagai proyek prioritas pemerintah untuk tahun 2024.

"Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar di tahun 2024 memprioritaskan program pengadaan listrik untuk desa-desa yang belum tersambung aliran listrik. Melalui Kementerian ESDM, Kementerian terkait lainnya, dan Pemerintah Daerah kami optimis semua desa dan kampung di Tanah Air akan teraliri listrik PLN," pungkas Yerry.