Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan saat ini pengawas Pemilu mulai tingkat kecamatan hingga desa untuk melakukan penelusuran terkait anggota KPPS yang tak netral.

"Saat mendengar kasus viral anggota KPPS kami langsung melakukan rapat internal dan gencar cek dan menelusuri petugas pemilu yang diduga tak netral," kata Iwan, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, penelusuran itu pertama dilakukan di tingkat PPS hingga KPPS. "Termasuk yang kemarin viral, di wilayah tersebut kami lakukan pemeriksaan anggota," ucapnya.

Ia mengatakan sebelum melakukan penelusuran dan konfirmasi terkait KPPS yang viral terlebih dahulu ke KPU Pangandaran. "Tentunya kami menanyakan status anggota KPPS yang bersangkutan bahwa kabarnya proses pemberhentian," kata dia.

Sementara itu, pihaknya memastikan bahwa KPU Pangandaran menindaklanjuti persoalan tersebut. "Kami pun memastikan KPU apakah ditindaklanjuti atau tidaknya," katanya.

Menurut dia, apakah orang bersangkutan melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan benar memihak itu harus dipastikan. "Persoalan kode etik sudah jelas, karena tidak menunjukkan netralitas sebagai penyelenggara Pemilu," ujarnya.

Selain kejadian tersebut, sementara ini pihaknya belum menemukan dan belum menerima laporan terkait sejumlah anggota KPPS yang melanggar kode etik.

"Kita, baru satu temuan penyelenggara Pemilu yang melanggar," ujarnya.

Kendati demikian, Bawaslu akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggara pemilu tingkat KPPS dan PP. "Karena, itu salah satu tugas kami mengawasi dan memastikan pembentukan KPPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ia.

Mengingat banyaknya anggota KPPS yang mencapai 9422 orang, Bawaslu Pangandaran memiliki teknik sendiri dalam melakukan pengawasan sampai tingkat bawah.