jalanviral.com - Rencana mantan Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif impor hingga 100% terhadap semua film yang diproduksi di luar Amerika Serikat—termasuk anime—menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri hiburan global.

Anime, yang sebagian besar diproduksi di Jepang, menghadapi risiko serius akibat kebijakan ini. Pasar AS merupakan salah satu kontributor terbesar dalam pendapatan global anime, terutama dari layanan streaming. Tahun 2024 mencatat rekor pendapatan dari film-film populer seperti Demon Slayer, Jujutsu Kaisen 0, Suzume, hingga The First Slam Dunk.

Salah satu aktor penting dalam penyebaran anime di AS adalah GKIDS, perusahaan yang sering menggelar pemutaran film Studio Ghibli di bioskop Amerika. Bahkan, versi IMAX dari Princess Mononoke baru-baru ini berhasil melampaui pendapatan rilis aslinya pada tahun 1998—sebuah pencapaian langka bagi animasi klasik.

Namun, jika tarif ini diberlakukan, para distributor seperti GKIDS akan terbebani oleh pajak impor yang sangat tinggi. Hal ini dapat menghambat, atau bahkan menghentikan, distribusi anime ke bioskop-bioskop AS. Serial-serial anime populer yang ditayangkan melalui televisi atau platform streaming juga kemungkinan besar akan terdampak.

Sutradara serial Castlevania di Netflix, Adam Deats, menyampaikan kekhawatirannya melalui platform X (Twitter):

"Jika kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh, maka dalam semalam industri animasi 2D bisa hancur total."

Ia menekankan bahwa hilangnya pasar AS akan menjadi pukulan telak bagi anime dan animasi luar negeri secara umum.

Situasi ini semakin ironis karena muncul di tengah momentum pertumbuhan luar biasa anime secara global. Film Demon Slayer: Infinity Castle, yang dijadwalkan tayang di AS pada 12 September 2025, merupakan bagian pertama dari penutup serial anime tersukses dekade ini. Kemudian Chainsaw Man: Reze Arc dijadwalkan menyusul pada 29 Oktober.

Ketidakpastian terkait nasib film-film yang telah memperoleh lisensi rilis di AS membuat para penggemar dan pelaku industri resah. Menurut laporan Variety, para pakar ekonomi pun mempertanyakan kelayakan kebijakan ini, karena pengenaan tarif terhadap film merupakan langkah langka dan menantang dari segi hukum serta teknis dalam perdagangan internasional.

Kebijakan ini bukan hanya berpotensi meningkatkan biaya distribusi, tetapi juga mengancam akses publik terhadap produk budaya global.

Bagi para penggemar anime di Amerika, kemungkinan kehilangan kesempatan menonton film favorit mereka di bioskop merupakan kenyataan pahit.

Di tengah tren pertumbuhan anime yang stabil selama satu dekade terakhir, kebijakan semacam ini bisa menjadi gangguan besar dan bahkan memutus rantai perkembangan industri.