Vindes, yang menampilkan tangkapan layar pesan WhatsApp yang diterima Vincent.

Dalam pesan tersebut, seorang karyawan Vindes memberitahukan bahwa KTP Vincent digunakan untuk mendukung pasangan calon independen.  Vincent pun langsung merespon dengan emoji marah dan stiker khasnya, sambil bertanya "Itu apaan yak?".  Unggahan ini kemudian viral di media sosial, dengan warganet yang terhibur dengan reaksi Vincent dan stiker khasnya.

Kasus pencatutan KTP ini memang tengah ramai dibicarakan.  KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menyediakan situs web untuk memeriksa apakah KTP seseorang digunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu.  Situs tersebut dapat diakses melalui alamat https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.  

Bagi masyarakat yang menemukan KTP-nya disalahgunakan, KPU menyediakan mekanisme pelaporan secara online.  Langkah-langkah pelaporan dapat dilakukan melalui menu "Tanggapan" yang terdapat di kanan bawah hasil pencarian NIK terdaftar sebagai pendukung paslon kepala daerah Pilkada 2024.  Pelapor diharuskan mengisi identitas diri, memilih jenis identitas yang digunakan, melakukan swafoto (selfie) dengan memegang KTP, dan mengunggah berkas hasil swafoto tersebut.  

Khusus untuk DKI Jakarta, masyarakat yang identitasnya dicatut sebagai pendukung bakal calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dapat melapor melalui WhatsApp di nomor 082-123-123-336.  

Kasus pencatutan KTP ini menjadi sorotan karena dapat berdampak pada integritas dan kredibilitas proses Pilkada.  Penyalahgunaan KTP dapat digunakan untuk memanipulasi jumlah dukungan terhadap pasangan calon tertentu, sehingga dapat mempengaruhi hasil Pilkada.  Oleh karena itu, KPU dan pihak berwenang perlu menindak tegas kasus pencatutan KTP ini untuk memastikan Pilkada berjalan dengan adil dan demokratis. 

Masyarakat juga diharapkan untuk aktif dalam mengawasi proses Pilkada dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran, termasuk pencatutan KTP.  Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pilkada sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia.  

Kasus pencatutan KTP yang dialami Vincent Rompies menjadi bukti bahwa praktik ini masih terjadi di Indonesia.  Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam hal pengawasan dan pencegahan pelanggaran.  KPU dan pihak berwenang perlu meningkatkan upaya untuk mencegah dan menindak tegas kasus pencatutan KTP agar proses Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.