Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengungkapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang mengalami krisis anggaran yang serius akibat kontribusi negara-negara anggota yang lambat atau tidak penuh.

"Selama setidaknya tujuh tahun terakhir, PBB telah menghadapi krisis likuiditas karena tidak semua negara memberikan kontribusi keuangan secara penuh dan banyak yang tidak membayar tepat waktu," ujar Sekjen PBB Antonio Guterres pada 12 Maret.

Hingga saat ini, PBB mengonfirmasi bahwa hanya 75 dari 193 negara anggota yang telah memenuhi kewajiban keuangan mereka untuk tahun 2025. Total defisit anggaran mencapai lebih dari 2,8 miliar USD, di mana 1,5 miliar USD berasal dari tunggakan Amerika Serikat.

"Ini adalah masa yang penuh ketidakstabilan dan ketidakpastian. Namun, satu hal yang terbukti benar: PBB lebih dibutuhkan daripada sebelumnya. Anggaran PBB bukan sekadar angka dalam neraca keuangan, melainkan menyangkut kehidupan jutaan orang di seluruh dunia," kata Guterres.

Setelah pemerintah AS hampir sepenuhnya menghentikan bantuan kemanusiaan luar negeri, termasuk dana yang sebelumnya dialokasikan untuk berbagai program dan badan PBB, kekhawatiran tentang dampak potensial terhadap upaya bantuan global semakin meningkat.

Banyak pihak juga khawatir bahwa Presiden AS Donald Trump dapat terus memangkas kontribusi keuangan bagi PBB, seperti yang ia lakukan selama masa jabatan pertamanya.

Pada bulan Februari, Presiden Trump menarik AS dari beberapa badan PBB dan melakukan evaluasi ulang terhadap pendanaan organisasi tersebut. Meskipun Trump pernah menyebut PBB memiliki "potensi besar", ia juga menilai bahwa organisasi ini "saat ini tidak dikelola dengan baik."

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang isu global dan perkembangan terbaru, kunjungi jalanviral.com dan tetap terhubung dengan berita terpercaya.