Pada cuplikan video itu tampak poster-poster caleg yang dipasang di batang pohon dengan cara dipaku. Sekelompok orang itu kemudian terlihat membawa kertas bertuliskan 'Tersangka Penusukan Pohon'.

Mereka kemudian menyemprotkan pilox dan cetakan kertas berkalimat, aksi masyarakat menandai poster para caleg dengan tulisan ‘Tersangka Penusukan Pohon’. Mereka juga menandai sejumlah poster caleg di kawasan tersebut. 

Pemasangan poster seperti itu tidak mengindahkan peraturan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitarnya.

Perlu diketahui, kalau pemasangan baliho/poster caleg ini termasuk dalam tindak pelanggaran hukum.

Hal itu pun sudah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tak dapat dipungkiri, jelas kontestasi politik menjadi momentum melihat pemandangan bendera partai hingga baliho terpasang di sepanjang ruang yang ada di kota.

Hal ini menimbulkan kegelisahan ketika, APK dipasang tidak pada tempatnya. Pemasangan APK berupa baliho/spanduk/bendera di ruang publik ini seringkali meresahkan masyarakat.

Mulai dari mencelakai pengguna jalan, merusak pohon dan fasilitasnya, hingga menjadi tumpukan sampah yang tidak dipertanggungjawabkan pengelolaannya.

Namun, lagi-lagi dengan sanksi yang belum mengikat, pelanggaran pemasangan APK kerap lolos dan membiarkan ruang publik menjadi riskan bagi publik itu sendiri.

Mengingat kerap lolosnya APK di titik-titik ruang publik yang rawan, fenomena ini pun menimbulkan pertanyaan terkait.