DKPP meminta Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti keputusan ini dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah putusan diketuk. Hasyim Asy'ari diduga menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan berbagai fasilitas kedinasan untuk melakukan perbuatan asusila, termasuk mendekati, merayu, hingga melakukan tindakan tidak senonoh terhadap panitia PPLN. 

Tindakan ini dilakukan meskipun Hasyim terikat dalam pernikahan yang sah.

Kuasa hukum korban, Maria Dianita Prosperiani, mengungkapkan bahwa pelaporan ini tidak memiliki kepentingan politik, sehingga laporan baru diajukan setelah pemungutan dan perhitungan suara 2024 selesai dilaksanakan. 

Maria menegaskan bahwa tindakan asusila Hasyim dilakukan dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, yang menunjukkan pelanggaran serius terhadap etika dan integritas yang diharapkan dari seorang pejabat tinggi KPU. 

Keputusan ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan perilaku etis dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan proses demokrasi yang bersih dan kredibel.

Apa yang dilakukan oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, sangat mengejutkan publik, terutama mengingat reputasinya sebagai sosok yang berwibawa dan profesional. Laporan tindakan asusila ini jelas menjatuhkan reputasinya dan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. 

Pemecatannya dari KPU adalah langkah tegas yang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran tersebut. Namun, penting agar kasus ini juga ditindaklanjuti secara hukum jika terbukti benar, karena kasus asusila merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh untuk memastikan keadilan bagi korban dan menegakkan integritas lembaga.

Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa terkadang pejabat publik melakukan tindakan di luar etika dengan menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki. 

Situasi seperti ini menunjukkan betapa pentingnya masyarakat untuk terus awas dan mengawal kinerja para pejabat, memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan integritas dan sesuai dengan hukum. 

Pengawasan yang ketat dari masyarakat dan media adalah kunci dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga transparansi dalam pemerintahan.

Pelajaran penting dari kasus Hasyim Asy'ari ini adalah bahwa pejabat publik harus sangat berhati-hati dengan jabatan yang mereka pegang. 

Jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.