Jalanviral.com - Bangkok, 24 Juni – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa pembicaraan teleponnya dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen pada 15 Juni lalu tidak membawa kerugian bagi negara. Ia menegaskan siap menjelaskan semua rincian kepada pengadilan jika diminta.

“Saya pastikan bahwa pembicaraan tersebut tidak dimaksudkan untuk keuntungan pribadi, apalagi merugikan negara. Pemimpin dunia kerap melakukan komunikasi pribadi seperti ini,” ujar Paetongtarn dalam konferensi pers usai rapat kabinet mingguan.

Ia menyayangkan bahwa isi percakapan pribadi itu bocor ke publik, yang kemudian mengguncang politik dalam negeri. Salah satu partai dalam koalisi pemerintahannya bahkan menarik diri, memaksanya melakukan perombakan kabinet.

Polemik tersebut kini memasuki ranah hukum. Ketua Senat Mongkol Surasajja bersama sejumlah senator telah melayangkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki apakah PM melanggar etika berat dan layak diberhentikan dari jabatannya.

Pada hari yang sama, Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) memutuskan untuk membuka penyelidikan berdasarkan laporan dari Ketua Senat. Proses investigasi ini diperkirakan berlangsung sekitar 10 hari, termasuk penerjemahan isi pembicaraan secara resmi dan pemanggilan saksi.

Dalam rekaman yang tersebar, Paetongtarn disebut berbicara dengan Hun Sen – yang dikenal dekat dengan keluarga Shinawatra – melalui penerjemah. Ia menyinggung soal ketegangan perbatasan dan mengkritik komandan militer Thailand karena dianggap memprovokasi situasi.

Menurut terjemahan pihak Kamboja, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai “om” dan berkata, “Kalau om butuh apa pun, bilang saja, saya akan urus.”

Setelah rekaman tersebar, PM menggelar konferensi pers darurat dan meminta maaf kepada publik atas keresahan yang ditimbulkan, namun menjelaskan bahwa pernyataan tersebut adalah bagian dari strategi diplomasi untuk meredakan ketegangan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Nakarin Mektrairat mengungkapkan kekhawatiran atas isi percakapan tersebut, namun belum bisa memastikan apakah hakim akan menyetujui permintaan investigasi. Sidang akan digelar lebih awal, yakni pada 1 Juli.

Mahkamah memiliki waktu maksimal 15 hari kerja untuk menyimpulkan apakah PM melanggar Pasal 144 Konstitusi, yang melarang penyalahgunaan anggaran negara demi kepentingan pribadi. Tindakan penangguhan jabatan PM tidak otomatis terjadi, tetapi akan ditentukan berdasarkan penilaian apakah keberadaan PM di posisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar.