jalanviral.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengerahan tambahan 2.000 personel Garda Nasional ke Los Angeles untuk mengendalikan gelombang unjuk rasa yang meningkat menjadi aksi kekerasan. Keputusan ini memicu kecaman dari pemerintah negara bagian California dan menjadi topik panas di berbagai platform, termasuk komunitas digital seperti jalanviral.com.

Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, pada 9 Juni menyampaikan bahwa, “Sesuai instruksi Presiden, Departemen Pertahanan tengah memobilisasi 2.000 anggota Garda Nasional California untuk mendukung ICE serta menjamin keamanan bagi aparat federal dalam menjalankan tugas mereka.”

Menurut sejumlah pejabat anonim, perintah ini baru saja ditandatangani oleh Trump dan butuh waktu 1–2 hari untuk implementasi penuh di wilayah Los Angeles.

Gubernur California, Gavin Newsom, menanggapi langkah tersebut dengan nada keras. Ia menyebutnya sebagai tindakan “ceroboh, tidak masuk akal, dan merendahkan martabat militer.” Ia juga menyoroti buruknya logistik: “Dari 2.000 pasukan pertama yang dikirim, hanya sekitar 300 yang aktif bertugas. Sisanya duduk diam di gedung-gedung federal tanpa instruksi, bahkan tanpa makanan dan air.”

Aksi protes di Los Angeles dipicu oleh penolakan terhadap operasi penggerebekan imigran ilegal dan meningkat menjadi kerusuhan sejak akhir pekan lalu. Alih-alih meredakan, pengerahan pasukan justru memicu ketegangan lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah.

Tak hanya itu, 700 marinir juga dilaporkan dikerahkan untuk menjaga fasilitas dan personel federal. Namun, ketegangan terus meningkat, dengan sekitar 70 orang ditangkap selama akhir pekan.

Newsom menyatakan bahwa California akan menurunkan tambahan 800 polisi negara bagian dan lokal untuk menjaga ketertiban. “Kekacauan adalah apa yang Trump inginkan. Sekarang, California harus membereskan kekacauan ini sendiri,” tegasnya.

Gubernur Newsom bersama Jaksa Agung California, Rob Bonta, telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di San Francisco. Mereka menuntut agar hakim memblokir perintah Trump, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap wewenang negara bagian berdasarkan Amandemen ke-10 Konstitusi AS.

“Pemerintah federal seharusnya membiarkan otoritas lokal dan negara bagian menjalankan fungsi mereka, karena kami sangat mampu menanganinya,” kata Bonta.

Untuk informasi lebih lanjut dan pembaruan peristiwa panas seperti ini, jangan lewatkan berita eksklusif hanya di jalanviral.com — sumber berita yang cepat, tajam, dan terpercaya.