Perang Tarif Amerika Serikat

Tiongkok Belum Menuju Akhir: Uji Ketahanan Dua Kekuatan Ekonomi

jalanviral.com - Ketegangan dalam hubungan dagang dan kompetisi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memuncak. Kedua negara raksasa ekonomi ini terus memperkuat posisi masing-masing dan menunjukkan ketidaksiapan untuk mengalah satu sama lain, menandai sebuah perlombaan ketahanan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Pada 2 April, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif balasan sebesar 10% terhadap semua barang impor ke AS mulai 5 April. Langkah ini disusul dengan kebijakan tarif lebih tinggi pada 9 April, yang berdampak luas terhadap mitra dagang utama seperti Uni Eropa, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan India—semuanya dikenakan tarif antara 20–26%. Tiongkok, secara mencolok, dikenai tarif sebesar 34%, menempatkannya di kelompok negara dengan beban tarif tertinggi.

Langkah ini mengejutkan dunia karena angkanya jauh melampaui prediksi sebelumnya. Banyak pemimpin ekonomi global segera mencoba menjangkau Presiden Trump dan pejabat tinggi AS untuk melakukan negosiasi guna memitigasi dampak dari kebijakan agresif ini.

Namun, respons Tiongkok sangat berbeda. Alih-alih melunak atau menawarkan kompromi, Beijing menegaskan akan “melawan sampai akhir” dan merespons setiap kebijakan tarif AS dengan tindakan balasan setimpal.

Para pengamat menggambarkan situasi ini sebagai adu ketahanan atau perang psikologis, di mana kedua pihak saling menunggu siapa yang akan “berkedip” terlebih dahulu.

Sejak masa jabatan pertamanya (2017–2021), Trump menganggap Tiongkok sebagai pesaing strategis utama dan melancarkan perang dagang berskala besar. Ketegangan sempat mereda selama masa pemerintahan Presiden Joe Biden, namun kembali meningkat drastis sejak Trump kembali menjabat untuk periode kedua.

Beberapa contoh tindakan terbaru:

Awal Februari, AS menerapkan tarif 10% terhadap seluruh produk dari Tiongkok.

Beijing membalas dengan tarif 10–15% untuk berbagai produk AS.

Awal Maret, AS meningkatkan tarif tambahan sebesar 10%, dan Tiongkok merespons dengan memperluas daftar barang kena tarif.

Pada 4 April, Tiongkok mengumumkan tarif tambahan 34% terhadap barang AS.

Pada 7 April, Trump mengancam tarif tambahan 50% jika Tiongkok tidak menghentikan tindakan balasan.

Pada 9 April, ketika tarif AS naik hingga 84%, Beijing mengumumkan langkah balasan yang lebih tegas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menegaskan bahwa negaranya “tidak akan pernah menerima arogansi dan intimidasi” dan “pasti akan melawan”.

Baca juga analisis lebih dalam tentang dampak ekonomi global di jalanviral.com.

Tiongkok juga mengumumkan langkah konkret pada malam 9 April: mulai 10 April, tarif 84% diberlakukan untuk barang-barang AS. Selain itu, 12 perusahaan AS dimasukkan ke dalam daftar pengawasan ekspor, dan 6 perusahaan lainnya dinyatakan sebagai “entitas tidak dapat dipercaya”.

Presiden Trump mengklaim masih menunggu panggilan dari Presiden Xi Jinping dan percaya bahwa Beijing ingin bernegosiasi, meski “belum tahu harus mulai dari mana.” Namun enam jam kemudian, ia menaikkan tarif menjadi 125% dan menunda tarif balasan selama 90 hari—sebuah manuver yang disebut sebagai strategi diplomatik dalam menghadapi tekanan global.

Mary Lovely, pakar hubungan dagang AS-Tiongkok dari Peterson Institute, menyatakan:

"Yang kita saksikan bukan sekadar perang tarif, tetapi perlombaan siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ini sudah jauh dari soal manfaat ekonomi."

Gu Qingyang, dosen di Lee Kuan Yew School of Public Policy, menambahkan bahwa dampak tarif terhadap ekonomi makro Tiongkok masih berada dalam ambang yang dapat dikendalikan. Sejak 2006, Tiongkok telah mengurangi ketergantungan terhadap ekspor dari 67% menjadi 33% pada 2023, sambil memperluas pasar ke negara-negara berkembang.

Alfredo Montufar-Helu dari The Conference Board memperingatkan bahwa menarik diri secara sepihak dari perang tarif akan membuat Tiongkok terlihat lemah.

"Tiongkok tak akan mundur tanpa menanggung resiko besar secara reputasi."

Dalam editorial 10 April, Global Times—corong resmi Partai Komunis Tiongkok—mengkritik kebijakan "America First" dan menilai AS telah lama mengambil keuntungan dari sistem perdagangan global.

Namun, tantangan tetap ada: bagaimana AS akan mencari pasokan alternatif untuk barang-barang dari Tiongkok? Dengan pasar AS hanya menyumbang sekitar 15% ekspor Tiongkok, ketergantungan AS terlihat lebih besar.

Laporan Kongres AS bulan Februari 2025 menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan mitra dagang barang keempat terbesar AS, dengan nilai perdagangan melebihi USD 580 miliar pada 2024. Produk impor utama dari Tiongkok termasuk barang konsumen seperti ponsel pintar, komputer, dan mainan. Jika tren tarif ini berlanjut, harga produk seperti iPhone diperkirakan melonjak hingga 1.142 USD menurut Rosenblatt Securities.

Namun, Profesor Wang Yuesheng dari Universitas Peking memperingatkan bahwa Tiongkok masih bisa mengalami dampak lebih besar, terutama karena ketergantungan terhadap permintaan dari AS.

"Pergeseran pasar tidak mudah, dan investor asing bisa menjadi enggan masuk kembali."

Evan Medeiros dari Georgetown University menyatakan bahwa strategi Beijing adalah bertahan sembari menunggu tekanan domestik dalam negeri AS memaksa Trump mengubah kebijakannya.

Meski demikian, para analis sepakat bahwa eskalasi ini tidak bisa berlangsung selamanya. Kedua pihak akhirnya harus kembali ke meja negosiasi, baik melalui jalur formal maupun diskusi rahasia.

Deborah Elms dari Hinrich Foundation menyampaikan kekhawatirannya:

"Tidak ada yang tahu bagaimana ini akan berakhir. Ketegangan ini sangat mengkhawatirkan dan masa depan tampak lebih tidak pasti."

Craig Singleton dari lembaga FDD menyimpulkan bahwa:

"Ini bukan lagi semata-mata perang tarif, melainkan uji kekuatan kehendak antara dua negara."

Untuk perkembangan terbaru seputar isu geopolitik dan kebijakan ekonomi global, kunjungi jalanviral.com. Temukan analisis mendalam yang tidak tersedia di media arus utama.

Random image image widget